Puluhan Aktivis HMI Razia di RS Polewali

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com — Kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang dianggap mengabaikan hak-hak orang miskin, puluhan aktivis Himpunanan Mahasiswa Islam Cabang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar razia di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, Selasa (12/4/2011) siang.

Mereka memprotes kebijakan rumah sakit yang meminta uang jaminan kepada pemegang Jamkesnas. Kecewa tak menemukan direktur rumah sakit, aktivis HMI kemudian merazia rumah sakit, termasuk ruangan direktur Nurwan Katta. Kedatangan puluhan aktivis HMI Polewali Mandar mengejutkan puluhan pegawai rumah sakit dan keluarga pasien di RSUD.

Dalam salah satu bagian tuntutannya, mereka juga memprotes buruknya kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai lebih berorientasi bisnis ketimbang berfungsi melayani masyarakat.

HMI mengklaim telah menerima banyak pengaduan pasien yang kecewa karena terlambat mendapat penanganan dokter, hanya karena alasan administrasi yang belum selesai. Di sisi lain, banyak pasien kritis memerlukan penanganan lebih cepat.

Selama unjuk rasa, aktivis HMI juga membuka posko pengaduan layanan kesehatan kepada warga dan keluarga pasien yang berobat ke rumah sakit. Sejumlah pasien pemegang Jamkesmas sempat mengadu karena dipersulit petugas rumah sakit, saat berobat ke rumah sakit.

"Saya sempat dimintai uang foto Rp 90.000. Saya sempat ancam akan berteriak dan mengadu ke mahasiswa. Akhirnya saya tetap dibebaskan dari segala pembayaran," ujar Nur, ibu rumah tangga di Polewali.

Nurwan, yang dikawal petugas kepolisian, akhirnya menemui para mahasiswa di depan rumah sakit. Protes soal pelayanan rumah sakit yang dinilai buruk dan melanggar undang-undang pelayanan kesehatan sempat diwarnai debat kusir.

Di hadapan mahasiswa,  Nurwan membantah semua tuduhan mahasiswa. Menurut Nurwan, tak ada permintaan uang jaminan bagi warga miskin. Yang ada, menurut dia, hanya pasien miskin yang tidak memenuhi semua sarat kelengkapan administrasi, termasuk surat rujukan.

Nurwan juga membantah mendahulukan pelayanan administrasi daripada pelayanan pasien.

Suasana sempat memanas lantaran para mahasiswa menyodorkan sejumlah fotokopi pasien pemegang Jamkesmas yang mengadu karena tidak puas soal pelayanan rumah sakit.

Menurut Nurwan, apa yang dijalankan, pihaknya hanya mengikuti ketentuan aturan layanan kesehatan yang ada. "Persyaratan pelayanan pasien Jamkesmas ketentuannya jelas. Harus punya KTP, KK, dan surat rujukan dari puskesmas daerahnya," tegasnya.

Kendati tak menemukan jawaban yang memuaskan, massa HMI akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan mendatangi sejumlah pihak terkait, termasuk pihak PT Askes dan Dewan Perwakilan Rakyat.